Nasional, Batuah-news.id – Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa gagasan penerapan sistem “war tiket” dalam penyelenggaraan ibadah haji masih sebatas wacana awal.
Ia menyebut, pembahasan terkait skema tersebut akan dihentikan sementara apabila dinilai belum tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Menurut Irfan, saat ini pemerintah memilih untuk memusatkan perhatian pada persiapan pelaksanaan ibadah haji yang sudah semakin dekat.
Evaluasi dan pembahasan kebijakan baru, kata dia, akan dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik.
Ia juga mengakui bahwa istilah “war tiket” pertama kali ia lontarkan ke publik sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia.
Gagasan tersebut muncul sebagai alternatif untuk mempercepat keberangkatan jemaah, mengingat masa tunggu yang di sejumlah daerah bisa mencapai puluhan tahun.
Namun demikian, wacana tersebut memicu beragam tanggapan di tengah masyarakat. Di media sosial, tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan penerapan sistem tersebut justru akan menyulitkan calon jemaah dari wilayah pedesaan atau mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
Kritik lain juga muncul terkait kejelasan nasib calon jemaah yang telah lama mengantre, serta potensi munculnya praktik percaloan jika sistem tersebut tidak dirancang secara matang.
Di sisi lain, sebagian kalangan menilai skema ini bisa menjadi peluang bagi jemaah lanjut usia agar lebih cepat berangkat ke Tanah Suci, terutama bagi mereka yang secara fisik dan finansial sudah memenuhi syarat.
Irfan menjelaskan, konsep tersebut juga berkaitan dengan prinsip istithaah atau kemampuan dalam berhaji, baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, maupun kondisi ekonomi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian awal dan belum masuk pembahasan mendalam di tingkat pemerintah.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai wacana “war tiket” bukan solusi utama untuk mengatasi persoalan antrean haji.
Ia menekankan bahwa sistem penyelenggaraan haji Indonesia sangat bergantung pada kuota yang ditetapkan melalui kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif agar persoalan antrean panjang jemaah haji dapat diurai tanpa menimbulkan polemik baru di masyarakat.
Andika Dwi Pradipta
