Daerah, Batuah-news.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko masih terus membenahi data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pasalnya, dari total BUMDes yang ada, belum semuanya menyerahkan laporan perkembangan usaha ke dinas.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko, Junaidi, mengatakan pihaknya sebenarnya sudah melayangkan surat permintaan laporan ke seluruh pengurus BUMDes.
Namun hingga awal Juni 2026 ini, laporan yang masuk ke meja DPMD masih belum 100 persen.
“Surat sudah kami kirim ke masing-masing BUMDes. Kita minta mereka laporan. Tapi kenyataannya, belum semua sampai ke kami. Jadi datanya masih bolong-bolong,” kata Junaidi.
Berdasarkan catatan sementara DPMD, saat ini BUMDes di Kabupaten Mukomuko yang sudah berbadan hukum baru tercatat sebanyak 62 unit.
Angka ini dinilai masih bisa berubah karena Junaidi mengaku akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke desa-desa.
Menurut Junaidi, validasi ke lapangan penting dilakukan agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar sesuai kondisi riil.
Sebab, tidak sedikit BUMDes yang secara administrasi sudah terbentuk, namun kegiatan usahanya belum jalan atau bahkan vakum.
“Nanti kita cek satu-satu. Yang 62 itu yang sudah punya badan hukum. Tapi apakah usahanya aktif semua? Itu yang mau kita pastikan. Jangan sampai di atas kertas ada, tapi di lapangan tidak bergerak,” tegasnya.
Ia menambahkan, kelengkapan laporan dari BUMDes ini krusial untuk pemetaan program pembinaan selanjutnya. DPMD ingin memastikan setiap dana yang digelontorkan ke BUMDes tepat sasaran dan benar-benar menggerakkan ekonomi desa.
“Kita dorong terus supaya BUMDes ini sehat. Kalau laporan tidak ada, kita bingung mau membina dari sisi mana. Harapannya pengurus desa juga proaktif,” ungkap Junaidi.
Ke depan, DPMD berencana memperketat monitoring. Bagi BUMDes yang sudah berbadan hukum tapi tidak aktif, akan diberikan pendampingan khusus. Sementara yang belum berbadan hukum, akan didorong untuk segera mengurus legalitasnya agar bisa mengakses program dari pusat.
“Intinya kita mau BUMDes jadi tulang punggung ekonomi desa. Tapi harus tertib dulu administrasinya. Kalau data saja kita tidak pegang, susah mau bantu,” tutup Junaidi.
Andika Dwi Pradipta
