Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali memperkuat komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.
Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan Forum Komunikasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati pada Kamis (7/5/2026).
Fokus utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi jalannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menyinkronkan data kepesertaan yang ada.
Sejauh ini, Kabupaten Mukomuko telah menorehkan prestasi gemilang dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang menyentuh angka 99,5 persen per Mei 2026.
Meski hampir seluruh penduduk telah terdaftar, tantangan justru bergeser pada tingkat keaktifan peserta yang saat ini tercatat di angka 84,7 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syarifudin Imam Negara, mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial.
“Saat ini tantangan kita bukan lagi sekadar mendaftarkan warga, melainkan memastikan status mereka tetap aktif. Berdasarkan data, terdapat sekitar 30.975 jiwa yang saat ini status kepesertaannya non-aktif. Hal inilah yang perlu kita cari solusinya bersama agar akses layanan kesehatan tidak terhambat,” ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Mukomuko, Rahmadi AB, menekankan pentingnya akurasi data di lapangan.
Ia meminta instansi terkait untuk lebih proaktif dalam memvalidasi warga yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
Wakil Bupati menegaskan, terkait dengan angka UHC sudah sangat tinggi, namun keaktifan peserta harus linear dengan capaian tersebut.
“Saya minta OPD terkait segera menyisir data peserta non-aktif ini, terutama bagi mereka yang memang berhak mendapatkan subsidi dari daerah. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan saat mengakses fasilitas kesehatan karena masalah administrasi.,” ungkapnya.
Selain soal status kepesertaan, forum tersebut juga memaparkan analisis biaya manfaat. Sepanjang tahun 2025, tercatat realisasi biaya manfaat kesehatan di Mukomuko mencapai Rp45,5 miliar, sedikit melampaui total penerimaan iuran yang berada di angka Rp44,5 miliar (rasio 102%).
Kondisi ini menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat Mukomuko di berbagai fasilitas kesehatan.
Melalui forum ini, Pemkab Mukomuko dan BPJS Kesehatan sepakat untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna memastikan setiap warga tidak hanya terdaftar secara administratif, tetapi juga memiliki jaminan yang aktif dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Andika Dwi Pradipta
