Daerah, Batuah-news.id – Sebanyak 35 orang resmi dilantik menjadi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove Daerah atau KKMD Kabupaten Mukomuko untuk masa bakti 2026–2030.
Pengukuhan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat perlindungan hutan mangrove di sepanjang pesisir Mukomuko.
Langkah ini dinilai mendesak. Kondisi mangrove di wilayah tersebut saat ini menghadapi tekanan berat, mulai dari abrasi pantai yang makin parah hingga alih fungsi lahan untuk kebun dan kegiatan komersial.
PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Jajat Sudrajat, menyebut peran mangrove jauh lebih besar dari yang terlihat.
Menurutnya, hutan ini bukan cuma deretan pohon di pinggir laut, tapi juga penopang utama kehidupan masyarakat pesisir.
“Mangrove itu ibarat tameng alami. Dia yang menahan abrasi, mencegah air laut masuk ke daratan, bahkan meredam gelombang besar. Selain itu, hutan mangrove juga jadi tempat berkembang biak ikan dan biota laut yang selama ini jadi sumber pendapatan nelayan,” kata Jajat.
Data terbaru dari Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 594 Tahun 2025 mencatat, luas mangrove yang tersisa di Provinsi Bengkulu sekitar 2.621 hektare.
Sebagian berada di kawasan hutan yang sudah punya perlindungan hukum. Sisanya berada di Areal Penggunaan Lain atau APL, yang kondisinya lebih rentan karena mudah dialihfungsikan.
Untuk Kabupaten Mukomuko sendiri, data pengelolaan SDA tahun 2019 menunjukkan luas mangrove tersisa sekitar 121,14 hektare. Lokasinya tersebar di tiga desa pesisir utama: Bandar Ratu, Ujung Padang, dan Pasar Mukomuko.
Kondisi di lapangan juga tak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, abrasi sepanjang 5,5 km di pesisir barat Mukomuko telah merusak garis pantai dan merontokkan vegetasi mangrove. Belum lagi tekanan dari pembukaan lahan untuk perkebunan dan usaha lainnya.
Analisis citra satelit dari KKI Warsi bahkan menunjukkan adanya penyusutan luasan mangrove di Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.
Jajat berharap KKMD yang baru terbentuk bisa jadi ruang kolaborasi nyata. Ia menekankan, menyelamatkan mangrove tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri.
“Kerja-kerja penyelamatan mangrove butuh gotong royong. Harus ada keterlibatan TNI-Polri, akademisi, perusahaan lewat CSR, LSM, sampai masyarakat yang tinggal langsung di pesisir,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, tim yang baru dikukuhkan jangan sampai berhenti di acara seremonial saja.
“Kami harap tim ini benar-benar bergerak dan turun ke lapangan. Tinggalkan ego sektoral, mari kita jaga pesisir Mukomuko bersama-sama biar tetap lestari untuk anak cucu kita nanti,”tutup Jajat.
Andika Dwi Pradipta
