Nasional-, Batuahnews.id – Sedikitnya 67 penduduk kehilangan nyawa saat berusaha mendapatkan bantuan makanan. Ribuan orang berkumpul di titik distribusi saat insiden berdarah itu terjadi. Kemenkes setempat menyebut puluhan lainnya luka-luka.
Ini adalah tragedi besar kedua setelah kejadian Sabtu sebelumnya yang menewaskan 36 jiwa. Di wilayah selatan, 6 orang juga dilaporkan tewas saat mengakses bantuan.
Pihak bersenjata dari pihak tertentu mengaku melepaskan tembakan peringatan karena menilai kerumunan berbahaya. Namun dibantah menargetkan truk logistik.
WFP mengonfirmasi konvoi mereka diserbu warga kelaparan dan terkena tembakan setelah masuk ke wilayah tersebut. Lembaga itu mengecam tindakan terhadap warga sipil.
Pejabat dari kelompok H menyebut kondisi ini bisa mengganggu proses perundingan yang sedang berlangsung.
Di hari yang sama, total 90 korban jiwa tercatat akibat operasi bersenjata. Selebaran evakuasi disebar di wilayah tengah, diikuti serangan ke beberapa rumah yang menyebabkan pengungsian besar-besaran.
Wilayah yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan kini tak lagi aman. Pihak I menyatakan operasi terus dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur lawan dan menduga masih ada tawanan di area tersebut.
Seluruh kawasan kini nyaris rata dengan tanah. RS penuh pasien kelaparan, dan bantuan langka. Ratusan orang dalam kondisi gizi sangat buruk, dengan PBB memberi peringatan bencana kelaparan.
Paus Leo menyerukan penghentian kekerasan setelah satu-satunya tempat ibadah Katolik dihancurkan, menewaskan tiga jemaat.
Data menyebut 71 anak wafat akibat gizi buruk, dan 60.000 lainnya dalam risiko. Warga mengaku kesulitan mendapat makanan dasar, bahkan roti pun tak ada.
“Setiap hari saya cari makan untuk anak-anak saya. Tapi selalu pulang dengan tangan kosong,” ujar Ziad, seorang perawat.
Warga pingsan di jalan, banyak ayah menyerah meninggalkan tenda karena tak mampu menenangkan anak-anak mereka yang kelaparan.
Pihak bersenjata menyatakan, pengiriman bantuan tetap jadi prioritas dan mereka bekerja sama dengan komunitas internasional.
Andika Dwi Pradipta
