Daerah, Batuahnews.id – Menjadi catatan penting seharusnya oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Mukomuko. Terkait rekor temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejak tahun 2023 lalu di Sekretariat DPRD Mukomuko.
Adapun temuan di Sekretariat DPRD Mukomuko pada tahun 2023 lalu, nilainya cukup fantastis, yaitu Rp 3 miliar lebih yang diduga temuan tersebut didominasikan pada anggaran perjalanan dinas.
Sedangkan saat ini BPK masih berproses untuk pemeriksaan tahun anggaran 2024 seluruh instansi dilingkungan Pemkab Mukomuko.
” Haran kenapa APH seperti tutup mata, padahal sudah ada pintu masuk untuk melakukan penyelidikan dari hasil audit BPK tersebut. Apa karena kedekatan emosional antar lembaga yang membuat APH terkesan tak berkutik,” ungkap Pemuda Muhammadiyah Mukomuko, Saprin.
Ia menambahkan, temuan di Sekretariat DPRD Mukomuko ini bukan kali pertama terjadi angka yang begitu fantastis. Pihaknya selaku masyarakat meminta agar APH dapat melakukan penyelidikan dugaan mega korupsi di lembaga tersebut.
Karena jika hanya sebatas pengembalian kerugian negara saja, dianggap tidak efektif dalam pemberantasan dugaan korupsi di lembaga tersebut.
Kabarnya permasalahan temuan di Sekretariat DPRD Mukomuko sudah dilakukan pemanggilan beberapa pejabat oleh APH dalam hal ini Kejari Mukomuko.
Namun hingga saat ini belum adanya titik terang kasus tersebut. Apakah sudah selesai atau masih berlanjut pihak penyidik Kejari pun belum melakukan ekspose.
Sementara sesuai intruksi Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Asta Citanya, pemberantasan korupsi menjadi atensi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
” Kita minta APH dapat betul-betul independen serta profesional didalam penegakan hukum di Mukomuko. Selama ini terkesan tidak ada bergeningnya APH dalam penindakan kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi di Kabupaten ini,” imbuhnya.
Masih Saprin, dirinya juga meminta kepada khususnya Kejari Mukomuko untuk dapat menerangkan seluruh kasus-kasus yang tengah ditangani.
Bukan hanya kasus di Sekretariat Setwan saja, juga ada kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pengadilan Agama (PA) yang sudah masuk tahun kedua belum ada kejelasannya
” Wajar masyarakat berasusmi liar, karena beberapa kasus tengah ditangani Kejari Mukomuko seperti jalan ditempat. Juga tidak ada ekspose atau keterbukaan publik setiap progres penyelidikannya,” tutup Saprin.
Red
