Sementara Sekda Mukomuko, Dr. Abdiyanto, SH.MH telah mengetahui peristiwa permasalahan ini. Dirinya juga telah berkoordinasi dan melaporkan permasalahan itu kepada Gubernur Bengkulu.
“Kita sudah rapat beberapa waktu lalu, hasilnya juga sudah kita sampaikan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kita Pemkab ini sudah tidak ada wewenang, itu yang jadi masalahnya,” kata Sekda.
Selaku ketua tim reforma agraria, Sekda Mukomuko menghimbau kepada kedua belah pihak yang tengah berkonflik. Agar tetap berpedoman dengan aturan dan perundang – undangan. Jika masyarakat ingin konsultasi dengan Pemkab Mukomuko, pihaknya akan terbuka lebar untuk membantu.
” Kami rasa jika kedua belah pihak berpedoman dengan aturan serta perundang-undangan, mungkin konflik ini tidak terjadi. Maka kami sebagai pemerintah daerah saat ini hanya bisa memberi saran dan masukkan. Karena masalah kebijakan, kita tidak punya wewenang terkait permasalah ini,” imbuhnya.
” Kita siap memberi ruang untuk komunikasi serta diskusi. Kenapa tidak, ini masyarakat kita juga. Kita juga tidak ingin ada hal-hal yang buruk terjadi kepada warga kita,” demikian Sekda Mukomuko, Abdiyanto.
Ibnu Afdaldi
