Pihak desa penyangga dan KMS menuntut 20 persen untuk mendirikan plasma, namun hingga sekarang ini belum menemukan titik terang dari pihak PT DDP ABE.
Dijelaskan Dedi Hartono Ketua KMS, bahwa lokasi lahan 20 persen itu sudah lama dikelola oleh warga. Pihaknya meminta pihak PT DDP ABE untuk mengeluarkan 20 persen HGU yang diajukan untuk diperpanjang itu.
” Kami pun heran kepada pemerintah daerah. Kami tidak tau lagi harus mengadu ke siapa saat ini. Kami hanya menuntut hak kami, itu saja. Kami tidak bermaksut untuk mempersulit investor, jika investor taat aturan dan memenuhi apa yang sudah jadi tanggungjawabnya,” ungkap Dedi Hartono.
Dilanjutkannya, jika memang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan, maka tidak ada kata lain, ke 6 desa penyangga siap melawan meskipun harus bertumpah darah.
” Mayoritas kami ini petani, seperti yang kita lihat saat ini, kita sudah tidak memiliki lahan lagi. Karena semua sudah dikuasai oleh para oligarki. Ini masalah kemanusiaan, kami bukan untuk mencari kaya, hanya untuk menyambung hidup di tanah kelahiran kami ini,”tutupnya.
