Daerah, Batuahnews.id – Proses pengalihan jalan nasional yang melintas di kawasan Bandara Mukomuko kembali mengalami penundaan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko, Suryanto mengatakan, hingga awal Juli 2025, kelengkapan dokumen administrasi ganti rugi lahan masyarakat belum juga rampung.
Padahal, sebelumnya pemerintah daerah menargetkan pembebasan lahan selesai semester pertama tahun ini agar pembangunan jalan pengganti oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dapat segera dimulai.
“Masih ada beberapa sertifikat dan data kepemilikan lahan yang belum lengkap. Ini berdampak langsung pada jadwal berikutnya,”jelas Suryanto.
Lanjut Suryanto, untuk proses pendataan lahan dan validasi dokumen membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan administrasi agar pembebasan lahan dapat terealisasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan masyarakat pemilik lahan. Harapan kita, paling lambat akhir tahun ini dokumen sudah lengkap, sehingga BPJN bisa mulai pekerjaan fisik,” jelas Kadis Perkim.
Dengan adanya penundaan ini, pembangunan fisik jalan pengganti kemungkinan besar baru bisa dimulai pada tahun 2026. Padahal, pengalihan jalan sangat penting agar Bandara Mukomuko dapat diperluas, dan pelebaran apron yang selama ini terhalang karena jalur nasional masih melintas di kawasan bandara.
BPJN sendiri telah menyatakan siap membangun jalan pengganti begitu lahan tersedia. Namun, tanggung jawab pembebasan lahan dan penyelesaian administrasi sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah menegaskan tetap berkomitmen agar proyek senilai miliaran rupiah ini tidak semakin molor. Warga pemilik lahan pun diminta proaktif membantu melengkapi dokumen yang diperlukan, demi mendukung pengembangan Bandara Mukomuko sebagai pintu gerbang transportasi udara dan pendorong ekonomi wilayah.
Andika Dwi Pradipta
