Daerah, Batuah-news.id – Pembukaan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk tahun 2026 hingga kini belum bertemu titik terang.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat memastikan proses itu belum masuk tahap pelaksanaan, meski permintaan penyusunan usulan sudah masuk sejak awal tahun.
Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno, menceritakan bahwa arahan itu datang pada Maret 2026. Saat itu pihaknya diminta mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2026 dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dasar perhitungannya sederhana, yakni mencari pengganti pegawai yang memasuki masa purna tugas.
“Pada Maret 2026 itu kami diminta melakukan usulan CPNS 2026 sesuai ketentuan. Dari situ kami mendapati kebutuhan untuk pengisian teman-teman yang pensiun, jumlahnya 96,” ujar Winarno.
Angka itu disebutnya sudah melalui penghitungan internal, mencakup jabatan yang bakal kosong karena purnabakti.
Namun usulan tersebut belum bisa dibawa ke tahap pengadaan. Winarno menyebut ada rambu yang harus dilewati lebih dulu, dan rambu itu berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk CPNS 2026, kami belum bisa melaksanakan. Kendalanya aturan yang mengikat soal keuangan daerah, yang batas belanja pegawai 30 persen itu,” jelasnya.
Ketentuan yang dimaksud merujuk pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang membatasi porsi belanja pegawai dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bila ambang itu terlampaui, pemerintah kabupaten harus lebih dulu membenahi komposisi belanjanya sebelum menambah pegawai baru.
Persoalannya, tambah Winarno, penambahan formasi otomatis berdampak pada beban gaji dan tunjangan yang harus ditanggung APBD setiap bulan, bukan hanya pada tahun pengangkatan. Karena itu, keputusan membuka penerimaan tidak bisa dilepas dari perhitungan fiskal secara menyeluruh.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga di sejumlah perangkat daerah tetap ada dan tidak hilang. Kekosongan akibat pensiun, menurutnya, tetap dicatat dan dijadikan bahan usulan. Hanya saja waktu pelaksanaannya sangat bergantung pada ruang fiskal yang tersedia.
“Yang kami dahulukan sekarang bagaimana belanja pegawai tetap di bawah batas aturan. Kalau ruangnya nanti terbuka, usulan 96 formasi itu bisa kami dorong lagi. Kebutuhan tenaga tetap kami hitung, tapi jangan sampai APBD jadi berat di belakang,” tutup Winarno.
Baca Juga :
BKN Buka Registrasi Akun Portal SSCASN, Formasi CPNS 2026 Diumumkan 20 November
Andika Dwi Pradipta
