Daerah, Batuahnews.id – Ketidakpastian status ratusan tenaga honorer non-database di Kabupaten Mukomuko kembali memantik kegelisahan publik.
Hingga kini, nasib mereka masih menggantung karena keputusan akhir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum ada aturan atau petunjuk teknis yang bisa menjadi dasar penetapan.
Situasi itu membuat para tenaga honorer yang telah lama mengabdi merasa berada dalam ruang abu-abu tanpa kepastian.
Di tengah kondisi tersebut, dorongan agar pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas semakin menguat.
Tokoh Pemuda Mukomuko, Weri Trikusumaria, menilai bahwa Bupati Mukomuko perlu mempertimbangkan penggunaan diskresi sebagai langkah cepat mengurai persoalan yang terus berlarut-larut ini.
“Kami berharap bupati mampu menimbang opsi diskresi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-database. Mereka sudah terlalu lama mengabdi, tetapi statusnya belum jelas karena masih menunggu keputusan pusat,” tegas Weri.
Menurutnya, selama ini proses yang berjalan hanya sebatas pemantauan administratif. Tidak ada langkah langsung atau pendekatan intensif yang dapat mempercepat jawaban dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai membuat para honorer terus berada dalam ketidakpastian tanpa arah yang jelas.
Weri menuturkan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan surat-menyurat yang berlarut dan memakan waktu panjang.
Ia menilai perlunya koordinasi langsung, semisal melakukan pertemuan tatap muka dengan KemenPAN-RB atau bahkan membawa perwakilan honorer non-database untuk menyampaikan kondisi di daerah.
“Kalau hanya bersurat, tentu kita menunggu balasan. Pertanyaannya, apakah tidak ada upaya untuk bertemu langsung? Atau pemerintah daerah membawa perwakilan tenaga honorer non-database ke kementerian agar masalah ini benar-benar didengar,” ungkapnya.
Selain mendesak bupati, Weri juga meminta DPRD Mukomuko ikut mengambil sikap. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki peran penting terutama terkait anggaran, termasuk kemungkinan penyediaan dana untuk membiayai honorarium para tenaga non-database jika diskresi diterapkan.
“DPRD harus terlibat mendorong bupati agar menggunakan diskresi. Mereka punya peran strategis, terutama terkait anggaran gaji honorer non-database. Jangan sampai DPRD hanya menonton,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Weri mengingatkan bahwa tenaga honorer non-database bukan sekadar barisan angka di laporan pemerintah. Mereka adalah pekerja yang setiap hari menjalankan tugas demi pelayanan publik.
“Ini tentang manusia, bukan sekadar data. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Kami hanya meminta pemerintah daerah hadir sepenuhnya untuk mereka,” tutup Weri.
Andika Dwi Pradipta
