Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko mendapatkan tambahan pasokan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon sebanyak 8.400 tabung menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan puasa.
Tambahan kuota tersebut disalurkan melalui dua agen resmi mitra PT Pertamina, yakni PT Gresik Putra Abadi dan PT Cahaya Bintang Lestari, yang akan mendistribusikan gas ke 279 pangkalan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Mukomuko memastikan hingga saat ini kondisi pasokan gas elpiji 3 kilogram di daerah tersebut masih dalam kondisi aman dan stabil.
Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap proses distribusi agar berjalan sesuai aturan. Pengawasan dilakukan terhadap agen maupun pangkalan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Proses distribusi gas dilakukan menggunakan armada truk dengan sistem pengantaran langsung ke pangkalan. Dalam satu kali pengiriman, jumlah tabung yang disalurkan dapat mencapai sekitar 5.000 tabung ke berbagai wilayah di Kabupaten Mukomuko.
Selain tambahan pasokan tersebut, alokasi gas elpiji subsidi untuk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2026 juga dipastikan tidak mengalami pengurangan. Secara keseluruhan, daerah ini memperoleh kuota sekitar 1.467.333 tabung metrik ton yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Gas elpiji 3 kilogram tersebut diprioritaskan untuk rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha mikro, nelayan, serta petani yang membutuhkan energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, mengatakan penambahan kuota gas elpiji tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.
“Kami menyambut baik adanya tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram ini. Harapannya distribusi bisa berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga masyarakat yang memang berhak dapat dengan mudah memperoleh gas bersubsidi,” ujar Wisnu Hadi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses distribusi di lapangan.
“Pengawasan harus dilakukan secara maksimal, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Jangan sampai gas bersubsidi ini justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak,” ungkapnya.
Andika Dwi Pradipta/adv
