Daerah, Batuahnews.id – Kabarnya pihak KPH bersama Polres Mukomuko sudah mulai turun untuk pengecekan aktivitas di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di daerah Air Ipuh II.
Seperti yang dilansir dari Antara Bengkulu tahun 2016 lalu, keterangan pihak Kantor Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko, Jasmin Sinaga.
Menurutnya, HPT Air Ipuh II merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh negara yang paling parah tingkat kerusakannya dibandingkan dengan kawasan hutan produksi (HP) dan HPT di daerah itu.
” Kami perkiraan 70- 80 persen kawasan HPT Air Ipuh II yang tumpang tindih pengelolaannya dengan masyarakat,” ungkap, Jasmin Sinaga, di Mukomuko, 15 November 2016 lalu.
Dilanjutkan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Mukomuko, Weri Trikusumaria, S.H., MH. Dirinya menyoroti bahwa seluruh instansi terkait sudah tidak lagi dapat dipercaya.
Karena permasalahan ini sudah secara terang-terangan didepan mata, bahkan pihaknya pun mengetahui secara detail, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang tegas.
Aktivitas para perambah hutan lindung ini bukan hanya sudah merusak ekosistem, juga sudah menimbulkan masalah yang lebih serius. Seperti konflik satwa liar (Harimau) dengan manusia saat ini.
” Artinya mereka tidak serius dalam pengawasan selama ini, bahkan perambahan hutan lindung ini sudah sampai ke kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS),” terang Weri.
Dilanjutkan Weri, beberapa hari lalu kabarnya KPH dan pihak Polres Mukomuko sudah turun ke beberapa HPT untuk cek aktivitas di kawasan HPT.
LP-KPK berharap ini bukan sekedar seremonial saja, pihaknya berharap APH dapat mengejar cukong atau pemodal perambah hutan lindung tersebut.
” Kita berharap mereka kejar para pemodal atau cukong yang nakal. Jangan masyarakat yang menggarap sekala kecil yang ditujukan. Disini kita lihat kemerah putihan para instansi serta APH terhadap negara ini, terutama untuk daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Andika Dwi Pradipta
