Daerah, Batuahnews.id – Nyaris satu tahun sudah kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama (DDP) dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mukomuko. Namun sampai saat ini nampaknya pembahasan Pansus belum juga kelar.
Lambannya keputusan Pansus ini, konflik agraria di Kecamatan Malin Deman terus saja makan korban. Akhir-akhir ini pihak perusahaan PT. DDP terus bersitegang dengan masyarakat Petani Maju Bersama hingga korban berjatuhan.
Belum ada upaya yang dilakukan oleh DPRD Mukomuko dalam melihat pertikaian konflik agraria yang terjadi saat ini. Sehingga membuat banyak pihak menyoroti DPRD Mukomuko.
Salah satunya Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumus Institute, Rusman Azwardi, SP. Ia mengaku sedih melihat yang terjadi di Kecamatan Malin Deman. Apalagi konflik sampai memakan korban luka-luka dan terkesan mengintimidasi petani.
Rusman menilai DPRD Mukomuko tutup mata dan tidak proaktif dalam menyikapi masalah ini. Rusman yang juga politisi partai PPP ini mengatakan mustinya dewan harus berani terjun melihat apa yang terjadi dilapangan.
“Timbul kecurigaan masyarakat dengan tidaknya proaktif dewan dalam menyelesaikan konflik ini. Akhirnya masyarakat jadi su’udzon, jangan-jangan dewan ini main mata dengan pihak perusahaan,” ungkap Rusman ketika dikonfirmasi Batuah News.
Menurut kacamata Rusman, sangat disayangkan apabila wakil rakyat khususnya dari wilayah Dapil III tidak membela rakyatnya secara terang-terangan.
“Kita bisa lihat sejauh mana Pansus ini berjalan, belum ada endingnya belum ada hasilnya. Artinya pansus ini berjalan sampai sekarang belum ada memihak ke rakyat dan itu masih jauh menurut saya,” lanjut Rusman.
“Konflik inikan mulai memanas lagi berkaitan dengan pansus, itu perwakilan legislator di Dapil III terkesan tutup mata. Padahal wilayah berkonflik itu di daerah pemilihannya. Secara kelembagaan itu turun ke masyarakat. Ini rakyat saja yang selalu menjadi korban,” demikian Rusman.
(Ibnu Afdaldi)
