Daerah, Batuahnews.id – Terkait dengan dana hibah Pilkada yang telah disepakati sebesar Rp 8 Miliar, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mukomuko baru menerima dana hibah Pilkada sebesar 40 Persen.
Sebelumnya, Bawaslu Mukomuko hanya menerima Rp 3 Miliar dari total naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati sebesar Rp 8 Miliar.
“Adapun untuk NPHD sebenarnya sudah lama ditandatangani pada November 2023 lalu,” katanya.
Dilanjutkan Teguh, pihaknya sudah
sudah bertemu dengan pihak Pemerintah Kabupaten Mukomuko terkait sisa dana hibah pilkada sebesar 60 persen ini atau Rp 5 Miliar tersebut.
“Untuk pertemuan kami dengan TAPD ini, di APBD murni 2024 hanya mampu mengalokasi dana hibah sebesar Rp 4,5 Miliar saja, untuk sisanya Rp 500 Juta akan dialokasikan di APBD Perubahan nanti,” jelasnya.
Adapun, untuk sisa anggaran tersebut belum dipastikan kapan pemerintah kabupaten Mukomuko akan mengakomodir hal tersebut.
“Hingga saat ini kami belum mendapatkan tanggal dan bulan kapan akan diakomodir oleh pemerintah kabupaten Mukomuko, untuk mengakomodir sisa dana hibah pilkada ini,” ungkapnya.
Walaupun anggaran tersebut akan diakomodir oleh Pemkab Mukomuko, akan tetapi jika direalisasikan sisa dana tersebut saat mendekati akhir Pilkada 2024, tentu pihak mereka tidak dapat untuk menggunakan anggaran tersebut.
“Kalau direalisasikan saat mendekati akhir tahapn pilkada, tidak mungkin digunakan anggaran tersebut, karena semuanya harus ada laporan pertanggung jawaban, lengkap dengan bukti-buktinya. Harapan kami tentunya pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk segera merealisasikan anggaran dana hibah tersebut, jika memang mampu di APBD Perubahan, kami hanya minta kepastian tanggal dan bulan kapan akan direaliasasikannya,” Pungkasnya.
Andika Dwi Pradipta
