Daerah, Batuahnews.id – Hingga akhir Juni ini, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih belum menunjukkan titik terang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk atau instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaannya.
“Kami belum menerima juknis atau surat edaran apa pun terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Belum ada dasar hukum atau instruksi kerja untuk menindaklanjuti itu di daerah,” ujar Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN BKPSDM Mukomuko, Niko Hafri.
Menurut Niko, saat ini difokuskan pada penyelesaian pengangkatan PPPK penuh waktu, terutama bagi peserta yang lulus seleksi tahun anggaran 2023–2024.
Seluruh tenaga dan kebijakan difokuskan ke penyelesaian tahapan pengangkatan mereka, termasuk penetapan NIP dan pemberkasan.
“Fokus pusat masih di PPPK penuh waktu. Formasi, SK, dan NIP mereka sedang dalam proses finalisasi. Sementara untuk paruh waktu, kami belum bisa berbuat banyak,” imbuhnya.
Akibatnya, para tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK penuh waktu dan berharap pada skema paruh waktu harus kembali bersabar. Banyak dari mereka yang menanyakan kejelasan, namun pihak BKPSDM daerah tak mampu memberi jawaban pasti.
“Kami memahami harapan besar dari para honorer, apalagi yang sudah lama mengabdi. Tapi daerah sifatnya hanya menunggu arahan. Tanpa regulasi yang jelas, kami tidak bisa melangkah,” jelasnya.
Lanjut Niko, selain itu masih ada tes PPPK gelombang ke dua yang hasilnya belum jelas sampai sekarang.
“Kalau PPPK paruh waktu belum ada instruksi ke sana, kita masih fokus menyelesaikan yang PPPK penuh waktu. Selain sudah ada yang terima SK, juga masih ada hasil tes yang belum final, yaitu gelombang kedua. Ini akan diselesaikan semuanya lebih dulu,”pungkas Niko.
Andika Dwi Pradipta
