Daerah, Batuahnews.id – Sekelompok tenaga honorer yang tergabung dalam kategori R4 mengadakan audiensi dengan Bupati Mukomuko, Choirul Huda di ruang pertemuan kantor pemerintahan kabupaten pada Selasa (5/8).
Dalam pertemuan tersebut, difokuskan membahas masa depan status kepegawaian para honorer, menyusul dinamika kebijakan nasional mengenai reformasi sistem kepegawaian.
Dalam forum yang berlangsung hampir dua jam itu, para perwakilan honorer menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Mereka berharap adanya kejelasan nasib, terutama menjelang rencana pemerintah pusat yang akan menghapuskan tenaga honorer secara bertahap dan mengalihkan sistem menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Mukomuko, Choirul Huda menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami sepenuhnya keresahan yang dirasakan oleh para tenaga honorer, khususnya mereka yang telah mengabdi cukup lama dan berkontribusi nyata dalam pelayanan publik.
Ia menyatakan dukungan moral dan politis terhadap upaya perjuangan honorer, namun juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tentu sangat menghargai dedikasi teman-teman honorer, khususnya yang sudah bertahun-tahun bekerja membantu roda pemerintahan. Namun kami juga harus patuh terhadap ketentuan dari pemerintah pusat. Kami siap mendukung, tetapi tentu dengan tetap mengikuti aturan yang ada,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat guna mencarikan jalan terbaik agar para tenaga honorer, khususnya dari kelompok R4, tidak dirugikan dalam proses transisi sistem ini.
Ia menambahkan bahwa pemda juga tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk memetakan data tenaga honorer secara akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan berikutnya.
Sementara itu, perwakilan honorer R4 menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Bupati. Mereka berharap agar dukungan dari pemerintah daerah bisa menjadi jembatan dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman bahwa perjuangan tenaga honorer akan terus dikawal, baik melalui jalur formal pemerintahan maupun komunikasi dengan kementerian terkait.
Para honorer juga diminta untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa dengan profesionalisme, sambil menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Andika Dwi Pradipta
