Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembali mengeluarkan imbauan keras. Kali ini sasarannya adalah para pengelola tempat hiburan karaoke yang masih beroperasi di wilayah Mukomuko.
Mereka diminta untuk segera membereskan seluruh dokumen perizinan. Langkah ini dilakukan agar dunia usaha hiburan di Mukomuko berjalan rapi, sah secara hukum, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Mukomuko, Aida Mehawani, http://S.Sos, menegaskan, usaha hiburan seperti karaoke tidak bisa asal buka. Semua harus punya dasar hukum yang jelas sebelum maupun saat beroperasi.
“Usaha karaoke itu sama seperti usaha lainnya, wajib punya izin yang lengkap. Jangan sampai sudah beroperasi lama tapi dokumennya masih belum beres. Kami minta semua pengelola segera cek dan lengkapi,” kata Aida.
Menurut Aida, banyak pengusaha yang masih menganggap izin itu hanya urusan kertas. Padahal, izin adalah bentuk tanggung jawab. Kalau usahanya sudah legal, pengusaha bisa beroperasi dengan tenang, masyarakat pun lebih percaya, dan pemerintah lebih mudah melakukan pembinaan.
Ia menjelaskan, dengan adanya izin yang sah, pemerintah bisa melakukan pengawasan dengan lebih terarah. Aktivitas usaha yang terpantau dengan baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, bukan justru menjadi sumber masalah.
Selain itu, Aida juga mengingatkan bahwa usaha yang legal akan ikut menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor akan lebih tertarik masuk ke Mukomuko kalau melihat semua usaha di sini tertib dan patuh aturan.
Pihaknya pun membuka diri untuk membantu. Bagi pelaku usaha yang masih bingung soal syarat atau tahapan pengurusan, DPMPTSP siap memberikan pendampingan sampai tuntas.
“Jangan sungkan untuk bertanya. Kalau masih ada berkas yang kurang, langsung saja datang ke kami. Kami siap bantu menjelaskan alurnya sampai pengusaha benar-benar paham dan izinnya terbit,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pengelola karaoke untuk lebih proaktif. Jangan menunggu ditegur baru bergerak. Lebih baik urus dari sekarang sebelum ada penindakan.
“Prinsipnya gampang, usaha harus jalan sesuai aturan. Kalau sudah sesuai aturan, semua pihak jadi nyaman, pengusaha aman, masyarakat tenang, pemerintah pun mudah mengawasi,” tutup Aida Mehawani.
DPMPTSP Kabupaten Mukomuko berkomitmen untuk terus mempermudah layanan perizinan. Pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah menjadi prioritas agar tidak ada lagi alasan bagi pelaku usaha untuk menunda mengurus izin.
Andika Dwi Pradipta/Adv














