Daerah, Batuahnews.id – Hari ini, Sabtu (1/2) pagi, Sapuan-Wasri, Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko menggelar silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Tokoh Masyarakat serta Adat.
Silaturahmi ini dimanfaatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk berpamitan serta meminta seluruh elemen masyarakat kembali bersatu untuk mendukung pemerintahan selanjutnya.
Karena secara Peraturan Presiden (Perpres) masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati yang akan berakhir pada tanggal, 10 Februari 2025 mendatang.
Bupati Mukomuko, Sapuan, mengungkapkan banyak hal dalam momen silaturahmi ini. Mulai dari mengajak seluruh unsur untuk bersama-sama bahu membahu untuk menjalankan roda pemerintahan berikutnya.
Juga dirinya menghimbau agar seluruh elemen masyarakat kembali merajut persatuan, karena kontestasi Pilkada sudah berlalu.
Tak lupa juga untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dikingkungan Pemkab Mukomuko, agar selalu mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat.
Tetap bekerja secara profesional dan selalu tingkatkan kemampuan, bekerja dengan landasan aturan serta perundang-undangan.
” Kita tau bagaimana sulitnya mengejar anggaran di pusat. Hampir seluruh kepala dinas dimasa kepemimpinan saya pun sudah menyaksikan sendiri bagaimana kita melakukan pendekatan selama ini. Jika tidak begitu, mungkin tidak ada capaian yang kita rasakan saat ini,” terang Sapuan.
Dilanjutkannya, dirinya berharap transisi pemerintahan saat ini kepada pemimpin berikutnya dapat berlangsung secara baik.
Karena saat ini tidak lagi tepat untuk seluruh pihak mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok atau lainnya. Beliu berharap seluruh pihak dapat fokus demi kepentingan daerah.
” Mari kita kembali merajut persatuan, bersama-sama dukung pemerintah berikutnya untuk membawa Kabupaten Mukomuko lebih berkembang dan maju,” itu harapan, Sapuan.
Masih Sapuan, dikarenakan adanya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan benerapa waktu lalu, maka seluruh kegiatan di APBD 2025 saat ini belum bisa dibelanjakan.
Maka pihaknya berharap pemerintah pusat dapat segera menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah yang sudah terpilih.
Karena akan berdampak dengan prekonomian masyarakat, karena keterbatasan uang yang beredar di suatu daerah.
” Masyarakat juga harus tau, saat ini bukan kami yang ingin menyetop seluruh kegiatan. Tapi sudah ada SE dari Kemenkeu, bahwa penggunaan anggaran masih menunggu pelantikan kepala daerah yang baru,” tutupnya.
Andika Dwi Pradipta
