Daerah, Batuah-news.id – Aktivitas tambang Galian C di sejumlah wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya, masih banyak kegiatan penggalian pasir, batu, dan material lainnya yang diduga berjalan tanpa mengantongi izin resmi.
Dua wilayah yang paling banyak disorot adalah Kecamatan XIV Koto dan Kecamatan Lubuk Pinang. Di dua kecamatan tersebut, aktivitas penggalian material diduga masih berlangsung meski belum memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang diwajibkan pemerintah.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko, Pujianto, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, masih banyak pelaku Galian C di Mukomuko yang beroperasi tanpa legalitas yang jelas.
“Sampai sekarang masih banyak Galian C di Mukomuko yang jalan tanpa izin. Yang paling banyak terpantau itu ada di wilayah XIV Koto dan Lubuk Pinang,” kata Pujianto.
Ia menegaskan, izin bukan sekadar pelengkap. Setiap pelaku usaha wajib mengantongi izin sebelum menjalankan operasionalnya. Kepatuhan terhadap aturan ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga untuk memastikan usaha berjalan sesuai jalur dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Lebih jauh, Pujianto mengingatkan, tambang yang tidak berizin bisa menimbulkan banyak dampak buruk. Mulai dari rusaknya tata kelola lingkungan, terancamnya keselamatan warga sekitar, hingga sulitnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
“Kalau tidak punya izin, kita tidak tahu bagaimana mereka mengelola lingkungan dan menjaga keselamatan warga. Ini yang jadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Karena itu, DPMPTSP Kabupaten Mukomuko mengimbau seluruh pelaku usaha Galian C untuk segera mengurus legalitasnya. Jangan menunggu ditertibkan baru bergerak. Lebih baik urus dari sekarang agar usahanya bisa berjalan tenang dan tidak bermasalah.
Pemerintah juga diminta untuk semakin memperkuat koordinasi antar instansi. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan harus diperketat agar tidak ada lagi kegiatan yang berjalan di luar ketentuan.
“Kami minta pelaku usaha segera tempuh jalur legal. Urus izinnya, lengkapi dokumennya, supaya usahanya sah dan tidak merugikan masyarakat sekitar,” tutup Pujianto.
Dengan kepatuhan terhadap regulasi, aktivitas pertambangan di Mukomuko diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi warga dan daerah, tanpa mengabaikan legalitas, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Andika Dwi Pradipta/Adv














