Daerah, Batuahnews.id – Hasil penilaian Ombudsman Provinsi Bengkulu terkait penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menduduki peringkat ke 317 se Indonesia dan terendah di Provinsi Bengkulu.
Hal ini disampaikan Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI perwakilan Bengkulu, Ade Bardiyanti, ST, M.A.P. Salah satu penyebab Kabupaten Mukomuko mendapat yang paling terendah ialah karena pejabat terlalu nyaman dan merasa orang dekat Bupati. Sehingga bagaimanapun bekerja dan seburuk apapun hasilnya diyakini tidak akan ditegur atau diberi sanksi oleh Bupati.
Menurut survei, beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Mukomuko memiliki hubungan yang kuat dengan Bupati Mukomuko, H. Sapuan, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. Pejabat yang dimaksut diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Juni Kurnidiana yang merupakan sepupu dari Bupati Mukomuko.
Kemudian Pj. Sekdakab Mukomuko, Dr. Abdiyanto, S.H., M.Si yang juga merupakan adik sepupu Sapuan. Serta Kadis Dikbud, Epi Mardiani dan Kadis Dukcapil Epin Masyuardi yang juga kerabat Bupati.
Penilaian Ombudsman ini mendapat kritikan dari mantan tim pemenangan Sapuan-Wasri di XIV Koto, Rusman Aswardi. Menurut kacamatanya, Pemkab saat ini idak meletakkan pejabat sesuai dengan kemampuannya.
“Kitakan sudah lihat penilaian Ombudsman, kabupaten kita peringkat paling bawah loh di Provinsi Bengkulu. Artinya, itu cambuk untuk pemerintah daerah dan Bupati harus evaluasi. Kenapa tidak? Misalnya pejabat A, ia merasa dekat dengan bupati sehingga pejabat itu santai dan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat,” kata Rusman.
Masih disampaikan Rusman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Rumus Institute ini, pemerintahan saat ini berpeluang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Sebab menurut saya, itu pejabat sekarang lingkaran keluarga semua. Lihat itu Kabag Umumnya siapanya Bupati, dan juga Kaban BKPSDM, dan juga Kadis Kominfo, itu siapanya bupati. Itu jabatan srategis semua, apakah tidak ada lagi orang lain?,” sambungnya Sekretaris Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Mukomuko ini.
Rusman berharap pada mutasi dan rotasi yang dilakukan hari ini, Kamis (2/3), Sapuan lebih bijak meletakkan pejabat sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kinerja berjalan dengan baik dan pelayanan dapat diberikan secara prima kepada masyarakat.
“Tahun lalu mutasi yang digelar oleh Sapuan-Wasri, ada dugaan isu jual beli jabatan level kabid yang dilakukan orang terdekat Bupati. Ia menjual nama Bupati, inikan sudah salah. Saya sendiri berharap pada mutasi kali ini semoga tidak ada kembali mendengar isu orang dekat Bupati minta uang mengiming-imingkan jabatan,” demikian Rusman.
(Ibnu Afdaldi)
