Daerah, Batuah-news.id – Warga Kabupaten Mukomuko kembali menyoroti lambatnya pengurusan rujukan pasien BPJS Kesehatan dari RSUD Mukomuko. Keluhan itu memicu penjelasan dari Dinas Kesehatan setempat.
Kepala Dinkes Mukomuko, Jajat Sudrajat, SKM, meluruskan bahwa penundaan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada rumah sakit pengirim.
Menurutnya, setiap pasien BPJS yang butuh penanganan lanjutan wajib melewati jalur Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi atau SISRUTE.
“Prosesnya harus melalui SISRUTE. Pihak rumah sakit yang dituju wajib memberi konfirmasi di dalam sistem itu dulu. Setelah disetujui, pasien baru bisa dirujuk dengan tanggungan BPJS,” jelas Jajat.
Ia menyebut RSUD Mukomuko tidak memiliki kewenangan mengirim pasien begitu saja. Persetujuan dari faskes penerima menjadi syarat mutlak.
“Tanpa persetujuan di SISRUTE, pasien tidak bisa berangkat pakai jaminan BPJS. Kecuali keluarganya bersedia membayar sendiri,” tegasnya.
Kondisi ini, kata Jajat, kerap memicu miskomunikasi. Pihak keluarga menuding RSUD sengaja menahan pasien, padahal petugas masih menunggu respon dari rumah sakit tujuan.
“Masalah yang paling sering muncul justru di lamanya balasan. Pengajuan rujukan sudah masuk, tapi jawaban dari RS penerima datang terlambat dan kadang tanpa alasan jelas,” ujarnya.
Dinkes mengakui keterlambatan itu berisiko. Terlebih bagi pasien gawat darurat yang butuh penanganan segera.
“Untuk kasus kritis, waktu itu nyawa. Kalau balasan dari RS tujuan molor, ini jadi masalah besar dan harus disikapi bersama,” ungkap Jajat.
Ia menilai skema rujukan saat ini perlu dikaji ulang, khususnya jika penyebabnya adalah lambatnya operator di RS penerima merespons. Menurutnya, tujuan awal SISRUTE adalah mempercepat layanan, bukan malah menghambat.
“Sistem dibuat untuk mempermudah. Jangan sampai berbalik jadi penghambat akses medis. Kalau ada masalah di sisi operator atau alur penerimaan rujukan, harus segera dievaluasi dan diperbaiki,” tandasnya.
Jajat menambahkan, RSUD daerah sering jadi sasaran protes keluarga pasien karena menjadi pintu pertama penanganan. Padahal, kata dia, keputusan menerima atau menolak rujukan sepenuhnya ada di tangan rumah sakit tujuan.
“RSUD memang yang pertama bersentuhan dengan pasien. Tapi soal diterima atau tidaknya rujukan, kewenangannya ada di rumah sakit tujuan,” pungkas Jajat.
Andika Dwi Pradipta
