Daerah, Batuah-news.id – Proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2024 diduga dikorupsi. Akibatnya, keuangan negara diperkirakan jebol hingga Rp640 juta.
Penanganan perkara sudah berjalan sejak 2024 berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 15 Oktober 2025 dan 18 Mei 2026.
Proyek RTH tersebut digarap CV FAFA dengan nilai kontrak Rp936.802.000. Namun dalam penyidikan, polisi menemukan serangkaian penyimpangan yang menyeret dua nama.
Tersangka pertama adalah B-Y, mantan Kepala DLH Kabupaten Mukomuko asal Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjunto. Saat proyek berjalan, B-Y menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pengguna Anggaran (PA).
Ia diduga sengaja mengabaikan tugas sesuai aturan. B-Y juga diketahui sempat meminjam uang Rp20 juta dari rekanan untuk keperluan pribadi.
Tersangka kedua ialah I-W, Direktur CV FAFA, warga Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
Sebagai penyedia jasa, I-W diduga melanggar aturan sejak tahap lelang. Ia disebut memalsukan tanda tangan dalam surat dukungan alat dan mencatut dokumen K3 milik perusahaan lain tanpa izin.
Pelanggaran berlanjut ke tahap pekerjaan fisik. Di lapangan, I-W diduga tidak memakai peralatan dan bibit tanaman sesuai dokumen penawaran.
Sejumlah item pekerjaan juga dikerjakan asal jadi dan menyimpang dari spesifikasi teknis.
Hasil pemeriksaan ahli mengungkap mutu paving block dan beton pengikat jauh di bawah standar. Tanah dasar pun gembur sehingga paving berpotensi amblas dan bergelombang.
Audit Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu pada 12 Desember 2025 menghitung kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp640.078.085,50.
Atas temuan itu, B-Y dan I-W dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal terkait dalam KUHP.
Polisi telah menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya dokumen kontrak, berkas pencairan, dokumen pengadaan, rekening koran, bukti transaksi perbankan, dan dokumen pendukung lain.
Saat ini berkas tahap satu sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko masih menunggu petunjuk P-19 atau P-21 dari Kejaksaan Negeri Mukomuko untuk melanjutkan proses hukum.
Kapolres Mukomuko AKBP Riky Crisma Wardana menegaskan, pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional.
“Penanganan tindak pidana korupsi ini kami lakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Riky.
Andika Dwi Pradipta
