Daerah, Batuah-news.id – Tujuan utama efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah mengalihkan dana untuk program prioritas rakyat, mencegah kebocoran atau korupsi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang disiplin.
Namun hal tersebut tidak berlaku untuk di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dimana alokasi APBD 2026 ini cukup bikin geram publik.
Mulai dari beberapa pengadaan kebutuhan kantor yang tidak ada urgensinya, seperti videotron yang nilainya fantastis untuk dua kantor pemerintahan.
Pengadaan videoreon untuk kantor Bupati sebesar Rp 1,2 miliar, sedangkan untuk kantor DPRD sebesar Rp 900 juta. Jika ditotalkan anggaran tersebut capai Rp 2,1 miliar.
Jika dialihkan ke sektor pembangunan infrastruktur, mungkin sudah memuluskan sebanyak 7-10 titik jalan usaha tani, dimana saat ini sangat dibutuhkan oleh para petani untuk menunjang mengeluarkan hasil perkebunannya.
Juga menjadi sorotan tajam publik terhadap dana perjalanan dinas pihak legislatif, yang dianggap tidak memberikan manfaat signifikan terhadap daerah.
Diduga perjalanan dinas hanya menjadi ajang jalan-jalan dan memenuhi syarat administrasi pencairan dana perjalanan dinas tersebut saja. Nihil inovasi dan sangat tidak membawa dampak baik atau manfaat untuk kemajuan daerah.
” Menurut kami bukan karena lemahnya pengawasan dari pihak legislatif terhadap eksekutif, tetapi memang kedua lembaga ini diduga memang bersekongkol untuk saling memenuhi hasrat masing-masing, dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat,” ungkap Sekjen LP. K-P-K Mukomuko, Ringgo Dwi Septio, S.E.
Ia meneruskan, bahwa LP. K-P-K juga sudah kantongi beberapa dugaan pelanggaran pada sistem jalannya penganggaran APBD oleh pihak DPRD.
Dengan munculnya beberapa kegiatan diduga siluman dan tidak ada sama sekali menyangkut dengan kepentingan rakyat. Hal ini juga akan menjadi salah satu point penting yang akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) nantinya.
” Ditengah daerah saat ini tercekik dengan minimnya anggaran pasca efisiensi. Malah mereka gunakan APBD dengan hal-hal yang tidak produktif. Kami mengajak seluruh rekan-rekan NGO untuk dapat benar-benar menegakan fungsi pengawasan secara profesional demi daerah ini,” imbuhnya.
Masih Ringgo, pihaknya juga mempertanyakan komitmen Bupati dalam membangun daerah. Terutama dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan skala prioritas.
Kekecewaan masyarakat terhadap Bupati saat ini benar-benar tak terbendung. Ditengah masih banyaknya infrastruktur yang butuh perhatian dan penanganan cepat.
Malah Bupati mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar untuk rehap kantor, yang notabene belum tergolong urgensi ketimbang melihat dari beberapa jembatan rusak dan jalan Kabupaten yang saat ini butuh perhatian.
” Disini kita melihat kurang bijaknya seorang pemimpin dalam mengelola keuangan daerah. Kami heran dan timbul pertanyaan, Bupati ini benar-benar untuk bangun daerah, atau hanya sekedar ingin menjabat saja di daerah ini,” pungkasnya.
Andika Dwi Pradipta
