Daerah, Batuahnews.id – Tahun anggaran 2023 ini, ratusan miliar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Namun sayang, lemahnya pengawasan dari pihak legislatif, membuat warga bertanya-tanya. Dimana banyak temuan oleh masyarakat terkait proyek-proyek terkesan asal jadi.
Seperti contohnya belum lama ini ramai jadi perbincangan terkait pembangunan jembatan menggiring abrasi. Satupun anggota dewan tak berkutik, terkesan tutup mata.
Juga tahun ini ada pembangunan tiga ruas jalan penghubung antar kecamatan yang bersumber dari dana Intruksi Presiden (Ipres), sebesar Rp 136 miliar, juga luput dari pengawasan.
Rusman Azwardi selaku tokoh masyarakat (Tomas) XIV Koto mengungkapkan. Dirinya secara pribadi melihat, lemahnya pengawasan dari legislatif saat ini, akan jadi tolak ukur untuk pemilu 2024 mendatang.
Apa lagi khususnya untuk komisi II yang membidangi dalam pengawasan pembangunan daerah. Tidak pernah ada satu dewan pun turun untuk cek secara langsung mega proyek yang bersumber dari DAU, DAK, Inpres, dan lainnya.
” Kita lihat saja bersama, mana ada fungsi pengawasan yang serius dari komisi II DPRD Mukomuko. Menurut saya sangat lemah, ini akan jadi tolak ukur warga untuk memilih wakil yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta benar,”ungkap Rusman.
Dilanjutkannya, adapun mega proyek Pemkab Mukomuko yang tengah dikerjakan saat ini, pembangunan rumah sakit pratama, dengan anggaran Rp 61 miliar, di Kecamatan Ipuh, jembatan menggiring, Air Punggur dengan nilai Rp 3,9 miliar, pembangunan kantong lumpur kiri di Bendungan Air Manjuto, yang pembangunannya senilai Rp 14 miliar.
Masih banyak pembangunan lainnya seperti hotmix dibeberapa kecamatan lainnya, juga luput dari pemgawasan serius pihak legislatif, khususnya komisi II.
” Padahal pihak legislatif mempunyai hak dalam pengawasan dan mengawal proses pembangunan di Kabupaten Mukomuko ini, sesuai tupoksi sebagai pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah,”lanjutnya.
Ibnu Afdaldi
