Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko tengah memproses penonaktifan status Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berinisial BY.
Langkah itu diambil buntut penetapan tersangka oleh kepolisian dalam dugaan korupsi proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan RSUD Mukomuko tahun anggaran 2024.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Winarno membenarkan proses tersebut telah berjalan sesuai ketentuan.
“Statusnya sudah diberhentikan sementara, dan yang bersangkutan saat ini masih menerima hak kepegawaian secara penuh, termasuk tunjangan jabatan,” kata Winarno.
Langkah administratif dimulai setelah Bupati Mukomuko menerbitkan Surat Tugas Nomor 090/46/SPT/ITDA/II/2026 tertanggal 6 Februari 2026.
Surat itu memerintahkan Inspektorat melakukan audit pengelolaan keuangan dan kinerja Kepala DLH untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Selain itu, BY juga telah dibebastugaskan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Ini penting untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, serta bebas dari potensi intervensi,” ujar Winarno.
Menurutnya, penonaktifan ASN diproses menyusul hasil pemeriksaan dan informasi penyelidikan dari Polres Mukomuko terkait dugaan tindak pidana korupsi RTH tersebut. Saat ini, BY masih menjalani tahapan penanganan oleh aparat penegak hukum.
Meski sudah diberhentikan sementara, pemerintah daerah memastikan hak-hak kepegawaian BY belum dicabut selama proses hukum belum berkekuatan hukum tetap.
“Pemerintah daerah akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sembari itu, penegakan disiplin dan integritas ASN tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Winarno.
Proyek RTH di depan RSUD Mukomuko menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya pada 2024 lalu. Kasus ini kini ditangani Polres Mukomuko.
Andika Dwi Pradipta
