Daerah, Batuah-news.id – Manjadi sorotan tajam publik saat ini terkait arah kebijakan terutama pada skala prioritas Pemkab Mukomuko, ditengah banyaknya infrastruktur yang masih butuh perhatian dan untuk khalayak.
Seperti Jalan Usaha Tani (JUT), jembatan dibeberapa desa seperti jalur dua di Desa Kota Praja yang notabanenya tidak jauh dari kediaman Bupati Mukomuko.
Juga pelayanan publik lainnya yang juga masih sangat butuh anggaran untuk mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan. Malah justru Bupati mengalokasikan anggaran fantastis untuk hal yang belum dianggap urgent.
Tak tanggung-tanggung, untuk rehap kantor Bupati dianggarkan sebesar Rp 4,3 miliar. Tentu angka ini sebanding dengan pembangunan 2 jembatan dan beberapa titik infrastruktur jalan yang seharusnya dapat meningkatkan prekonomian masyarakat.
” Kebijakan ini tentu cukup membuat kita prihatin atas moral pejabat di daerah ini. Ditengah daerah kesulitan secara fiskal, ditambah dengan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, bukannya mendahulukan kepentingan rakyat, malah masih memikirkan kenyamanan mereka yang juga kita lihat tidak ada urgensinya,” ungkap Sekretaris Jenderal LP. K-P-K Mukomuko, Ringgo Dwi Septio, S.E.
Ia meneruskan, bahwa beberapa kebijakan yang terkesan tidak pro rakyat ini akan menjadi catatan LP. K-P-K Mukomuko untuk meneruskan laporan ke pemerintah pusat.
Terutama LP. K-P-K akan menyurati Menteri Keuangan untuk evaluasi khususnya belanja APBD tahun 2026 Kabupaten Mukomuko. Juga akan meneruskan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
” Tujuan utama efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menyelamatkan keuangan negara dari potensi korupsi serta mengalihkan dana tersebut guna mendanai program-program prorakyat, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, menghapus kelaparan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan untuk kenyamanan pejabat,” imbuh Ringgo.
Efisiensi dilakukan dengan memangkas pos belanja yang dinilai tidak produktif atau berpotensi menjadi celah korupsi, seperti perjalanan dinas dan berbagai kegiatan seremonial yang tidak penting.
Namun sepertinya itu tidak berlaku untuk pejabat di Mukomuko, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Kedua lembaga ini masih terpantau menggunakan APBD yang dianggap tidak produktif dan tidak pro rakyat.
” Ingat! Ini era Prabowo Subianto, tidak ada celah bagi mereka yang masih menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kami LP. K-P-K mendapat mandat dari Presiden untuk kawal APBD khususnya di Mukomuko ini,” pungkas Ringgo.
Andika Dwi Pradipta
