Daerah, Batuah-news.id – Pengelolaan pembayaran gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran yang nilainya hampir menyentuh Rp1 miliar.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024, yang kemudian disampaikan kepada DPRD pada 2025.
Dalam laporan itu, BPK mencatat terdapat pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tidak sesuai ketentuan di 21 organisasi perangkat daerah (OPD). Total kelebihan bayar mencapai Rp987.496.532.
Dari jumlah tersebut, sebagian kecil telah dikembalikan ke kas daerah, yakni sebesar Rp5.001.480. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp982.495.052 yang belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Belanja pegawai dominasi APBD
Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengalokasikan belanja pegawai sebesar Rp379,06 miliar. Dari anggaran tersebut, realisasi mencapai Rp364,15 miliar atau sekitar 96,07 persen.
Sementara itu, porsi terbesar terserap pada pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang mencapai Rp243,46 miliar. Realisasinya tercatat Rp236,69 miliar atau sekitar 97,22 persen dari pagu anggaran.
Komponen pembayaran tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, beras, serta berbagai hak kepegawaian lainnya.
Pengelolaan gaji ASN di daerah ini telah dilakukan melalui Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah dengan sistem terintegrasi, termasuk penggunaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji) yang terkoneksi dengan data PT Taspen.
Meski sistem sudah berbasis digital dan data pegawai serta keluarga telah terinput dalam aplikasi tersebut, BPK tetap menemukan adanya ketidaksesuaian pembayaran.
Dalam proses pemeriksaan, auditor menelusuri data gaji, informasi keluarga pegawai, serta dokumen pendukung seperti Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4). BPK juga meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait untuk memastikan validitas data.
Hasil penelusuran menunjukkan masih terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penguatan pengawasan jadi sorotan
Temuan ini menunjukkan masih perlunya penguatan dalam pembaruan dan verifikasi data kepegawaian secara rutin. Ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan besaran hak yang diterima ASN.
Selain itu, pengawasan internal sebelum proses pencairan gaji juga dinilai perlu diperketat agar potensi kelebihan pembayaran dapat dicegah sejak awal.
Kasus ini menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko pada Tahun Anggaran 2024.
Andika Dwi Pradipta
