Daerah, Batuah-news.id – Menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan nasional yang mengalami kerusakan di kawasan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menunjukkan gerak cepat dalam penanganan infrastruktur.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah daerah berhasil memfasilitasi koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) guna melakukan perbaikan darurat.
Langkah responsif ini membuahkan hasil nyata, di mana kerusakan jalan yang berada di titik krusial simpang lampu merah Bandar Ratu berhasil diperbaiki dan dilakukan penambalan dalam kurun waktu kurang dari 1×24 jam.
Kondisi jalan berlubang di persimpangan lampu merah tersebut sebelumnya menjadi perhatian serius karena dinilai berisiko tinggi membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Mengingat status jalan tersebut merupakan kewenangan nasional, Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko segera melakukan koordinasi intensif dengan pihak BPJN agar perbaikan dapat dilakukan tanpa menunda waktu.
Upaya jemput bola yang dilakukan oleh jajaran Dinas PUPR ini mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak, salah satunya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Kabupaten Mukomuko, Ringgo Dwi Septio, S.E.
Ringgo menyampaikan bahwa kecepatan respons pemerintah daerah dalam menangani keluhan masyarakat patut diberikan apresiasi.
“Kami mengapresiasi langkah sigap Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko yang cepat berkoordinasi dengan BPJN untuk memperbaiki jalan berlubang di Bandar Ratu. Penanganan yang kurang dari 24 jam ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat di jalan raya,” ujar Ringgo, Minggu (3/5).
Lebih lanjut, dikatakan Ringgo, perbaikan yang telah diselesaikan ini diharapkan dapat mengurai potensi kecelakaan lalu lintas di simpang lampu merah Bandar Ratu.
“Semoga Pemkab Mukomuko terus berkomitmen untuk senantiasa menjadi fasilitator yang aktif, terutama dalam memastikan infrastruktur jalan yang berstatus nasional di wilayah Kabupaten Mukomuko tetap terpelihara dengan baik demi kelancaran mobilitas masyarakat.
Ia menghimbau agar masyarakat tetap proaktif melaporkan kondisi infrastruktur yang rusak melalui kanal resmi pemerintah, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Andika Dwi Pradipta
