Daerah, Batuah-news.id – Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Program bernilai fantantis tersebut diduga diwarnai praktik nepotisme dan minimnya transparansi di internal sekolah.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di dinding salah satu bangunan gedung sekolah, proyek revitalisasi tersebut menelan pagu anggaran sebesar Rp 1.281.401.081.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut semestinya dikelola secara akuntabel, transparan, dan melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah.
Namun, pelaksanaan kegiatan di lapangan justru memicu keprihatinan. Kepala Sekolah SDN 09 Teramang Jaya diduga kuat mengabaikan prinsip keterbukaan.
Proses perencanaan hingga jalannya kegiatan dilaporkan berjalan tanpa melalui mekanisme musyawarah maupun melibatkan jajaran guru di sekolah tersebut.
Suasana kerja internal yang tidak inklusif ini kian diperparah dengan dugaan keterlibatan kerabat dekat pimpinan sekolah.
Sang Kepala Sekolah disinyalir sengaja mempekerjakan adik iparnya sendiri untuk menangani pekerjaan teknis dan administrasi program revitalisasi tersebut.
Adik ipar Kepala Sekolah yang diketahui berstatus sebagai tenaga guru paruh waktu di SDN 07 Teramang Jaya tersebut memegang peran vital. Kehadirannya dikonfirmasi langsung oleh Kepala Sekolah SDN 07 Teramang Jaya, tempat yang bersangkutan bertugas secara resmi.
Berdasarkan pantauan langsung serta laporan warga sekitar, oknum guru paruh waktu tersebut mengendalikan operasional penting dalam proyek revitalisasi di SDN 09 Teramang Jaya.
Peran strategis yang dipegang meliputi pengoperasian sistem komputer hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban proyek.
Kondisi ini memancing reaksi keras dari Sekjen L.P K-P-K, Ringgo Dwi Septio, S.E. Ia menilai fenomena ini sebagai bentuk nyata dari dugaan praktik nepotisme yang berpotensi mencederai tata kelola anggaran publik di sektor pendidikan.
Ringgo menegaskan bahwa penunjukan kerabat dekat pada posisi krusial pengelolaan anggaran negara rentan terhadap konflik kepentingan.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk tidak tinggal diam serta segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya proyek tersebut.
Ringgo memastikan akan mengawal secara ketat seluruh tahapan pelaksanaan program revitalisasi bernilai Rp 1,2 miliar tersebut hingga selesai.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi timbulnya potensi kerugian negara akibat pengelolaan anggaran yang tidak objektif.
“Apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi penyimpangan maupun pelanggaran hukum, kami menegaskan tidak akan segan-segan menyerahkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai langkah awal, L.P K-P-K saat ini tengah merampungkan penyusunan surat permintaan klarifikasi resmi yang akan dilayangkan kepada Kepala Sekolah SDN 09 Teramang Jaya.
Langkah formal ini ditempuh untuk meminta penjelasan komprehensif atas isu dugaan nepotisme yang kini tengah menjadi perhatian publik.
Andika Dwi Pradipta
