Daerah, Batuahnews.id — Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Salah satu langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yang difokuskan untuk memperbaiki jaringan irigasi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan air bagi lahan pertanian.
Program yang digulirkan oleh Kementerian PUPR ini dijalankan dengan sistem swakelola, di mana kelompok tani penerima manfaat mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk digunakan secara mandiri dalam pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi di wilayah mereka.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, ST, MT, menyampaikan bahwa dinas hanya berperan dalam pengawasan dan pendampingan teknis, sementara pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dilakukan oleh kelompok tani melalui mekanisme padat karya.
“P3-TGAI ini murni program swakelola. Pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, hanya bertugas mengawasi dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Kita tidak turun langsung dari awal sampai akhir, karena seluruh pelaksanaannya berada di tangan kelompok tani,” jelas Apriansyah.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar pekerjaan telah menunjukkan progres yang baik.
“Kami perkirakan saat ini realisasi fisiknya sudah mencapai lebih dari 90 persen. Hanya ada beberapa kelompok yang pekerjaannya sedikit tertunda karena kondisi lapangan,” ujarnya.
Keterlambatan itu, lanjut Apriansyah, disebabkan oleh pengaturan aliran air yang belum bisa ditutup sepenuhnya. Hal ini karena masih ada beberapa hektare sawah yang memerlukan pasokan air untuk masa tanam terakhir tahun ini.
“Kita maklum, ada petani yang masih membutuhkan air. Jadi, penutupan sementara belum bisa dilakukan agar mereka tidak merugi,” tambahnya.
Melalui P3-TGAI, pemerintah berupaya memastikan air irigasi dapat dimanfaatkan secara merata dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan. Selain memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, program ini juga mendorong kemandirian dan rasa memiliki di kalangan petani, karena mereka terlibat langsung dalam proses pembangunan.
“Dengan sistem padat karya, petani ikut bekerja dan mengawasi pekerjaan mereka sendiri. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal pemberdayaan masyarakat,” tegas Apriansyah.
Ia berharap ke depan lebih banyak desa di Mukomuko yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mengusulkan tambahan lokasi penerima bantuan ke pemerintah pusat setiap tahunnya.
“Kita ingin kesejahteraan petani meningkat, irigasi semakin baik, dan kemandirian pangan benar-benar terwujud di Kabupaten Mukomuko,” tutupnya.
Andika Dwi Pradipta
