KEPAHIANG, Batuah-news.id – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa SMP di Kabupaten Kepahiang menyisakan persoalan serius. Korban berinisial R-S (15), siswa kelas IX SMP Negeri 3 Muara Kemumu, diduga mengalami gangguan psikologis berat hingga harus menjalani pengobatan kejiwaan dan tidak lagi berani masuk sekolah.
Merespons kondisi tersebut, orang tua korban, Subri Yadi, didampingi kuasa hukumnya, Walid Al Akbar, mendatangi DPRD Kabupaten Kepahiang untuk melakukan hearing, Selasa (17/11).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kepahiang bersama anggota dewan yang membidangi pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dalam hearing tersebut, orang tua korban meminta perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak sekolah terhadap kondisi anaknya, sekaligus mendorong agar dugaan tindak kekerasan yang dialami korban dapat ditindaklanjuti.
Diceritakan Subri Yadi, dugaan pengeroyokan tersebut terjadi pada 18 September 2026 lalu. Namun, dirinya baru mengetahui kejadian itu pada awal Oktober, setelah melihat perubahan perilaku yang cukup drastis pada anaknya. Setelah mencari informasi melalui salah seorang guru yang dikenalnya, Subri akhirnya mengetahui bahwa anaknya diduga menjadi korban pengeroyokan empat teman sekolahnya.
“Awalnya saya melihat perubahan didiri anak saya dan saat mendatangi rumah salah satu guru, barulah saya mengetahui jika anak saya menjadi korban pengeroyokan,” ungkapnya seusai hearing dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kepahiang.
Ia kemudian berupaya meminta penjelasan kepada pihak sekolah. Namun, saat itu dirinya justru mendapat informasi bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan secara damai. Padahal, menurut Subri, orang tua dari anak-anak yang diduga terlibat memang telah mengakui perbuatan anak mereka, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga korban.
“Kalau datang kerumah sudah ada bang dan ngasi adat, tpi kalau perdamaian sejauh ini belum ada bahkan belum ada bantuan pengobatan,” lanjutnya.
Kondisi R-S pun semakin mengkhawatirkan. Pasca kejadian, korban disebut mengalami perubahan perilaku yang tidak biasa, mulai dari merusak dinding rumah berbahan papan, merusak parabola hingga mengepel lantai menggunakan rumput.
“Kalau kini anak kami masih di rumah dan kondisnya kadang merusak rumah, kadang juga tidak berperilaku yang tidak wajar,” jelasnya.
Khawatir kondisi psikologis anaknya semakin memburuk, Subri akhirnya memutuskan menghentikan sementara aktivitas sekolah R-S sejak 7 Oktober 2026. Hingga saat ini, korban masih menjalani pengobatan untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Seluruh biaya pengobatan tersebut, menurut Subri, masih ditanggung pihak keluarga.
“Saat ini dia (RS) sudah tidak sekolah karena kami khawatir dengan kondisinya,” katanya.
Sebagai orang tua, dirinya mengaku terpukul melihat kondisi anak pertamanya yang harus berjuang memulihkan kesehatan setelah dugaan peristiwa pengeroyokan tersebut. Ia juga menyayangkan perhatian pihak sekolah yang dinilainya belum maksimal terhadap kondisi korban.
“Kami berharap pihak sekolah, maupun instansi terkait tidak mengabaikan persoalan ini dan dapat memberikan perhatian serius terhadap pemulihan kondisi anaknya,” mintanya.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Walid Al Akbar, mengatakan hearing bersama DPRD dan Dinas Pendidikan tersebut disambut baik. Pihaknya berharap hasil pertemuan itu segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk membantu korban dan keluarga. Walid juga mengungkapkan, dugaan kasus pengeroyokan tersebut telah disampaikan ke Polres Kepahiang melalui mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas).
“Kami sudah melaporkan kejadia ke Polisi, tpi dalam bentuk Dumas sebab kejadian sudah lama dan bukti visum juga sudah tidak ada lantaran sudah saru bulan berlalu,” jelasnya.
Penggunaan mekanisme Dumas dilakukan lantaran pihaknya masih mengalami keterbatasan alat bukti, mengingat peristiwa tersebut telah berlangsung cukup lama. Namun, apabila nantinya ditemukan bukti tambahan yang cukup, pihaknya membuka kemungkinan untuk meningkatkan pengaduan tersebut menjadi laporan polisi (LP).
“Dugaan kekerasan antar pelajar tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa. Sebab, dampaknya bukan hanya berpotensi menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat mengganggu kondisi psikologis korban hingga menghambat keberlangsungan pendidikan dan masa depannya,” tandasnya.
Pihak keluarga kini berharap ada tindak lanjut dari DPRD, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, maupun kepolisian, agar persoalan tersebut mendapatkan penanganan yang jelas dan kondisi korban dapat segera pulih.
Red














