Nasional, Batuahnews.id – Kementerian Agama mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini dari semula Rp. 39 juta menjadi Rp. 69 juta. Kenaikan itu terjadi karena ‘subsidi’ nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dikurangi.
Biaya itu tentu berat bagi jemaah tahun ini, yang akan terbang perdana pada 23 Mei. Namun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan haji dalam Al-Quran diperuntukkan bagi yang mampu (istitha’ah).
“Soal syarat istita’ah, kemampuan menjalankan ibadah (haji), kan ada syarat itu, kalau mampu. Haji itu jika mampu, kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” ucap Gus Yaqut usai rapat di Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis (19/1).
Gus Yaqut merinci usulan biaya haji Rp. 69 juta sebagai berikut:
Biaya penerbangan: Rp. 33. 979.784
Akomodasi di Makkah: Rp. 18.768.000
Akomodasi di Madinah: Rp. 5.601.840
Living cost: Rp. 4.080.000
Visa: Rp. 1.224.000
Paket layanan masyair (Arafah, Mina, Muzdalifah): Rp. 5.540.109
Usulan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tersebut, kata Gus Yaqut, untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat haji di masa yang akan datang.
“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30 persen, sementara yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah,” terang Gus Yaqut.
Meski begitu, Gus Yaqut menyebut angka di atas hanya usulan. Angka pastinya akan disepakati dalam Panja Haji di Komisi VIII DPR.
“Tergantung pembicaraan nanti di Panja bagaimana, itu usulan pemerintah. Menurut kami yang paling logis untuk menjaga supaya uang jemaah yang ada di BPKH tidak tergerus, ya, dengan komposisi seperti itu,” pungkasnya.
Sumber: Kumparan.com
(Red)
