Pasang-Iklan-Disini-Batuah-Top-dan-Bottom-Banner-1
previous arrow
next arrow
Daerah  

Pemkab Mukomuko Tegaskan PPPK Tidak Akan Dikorbankan Demi Efisiensi Anggaran Belanja Pegawai, Ini Strateginya

Daerah, Batuah-news.id – Kebijakan pembatasan belanja pegawai yang diberlakukan pemerintah memunculkan kekhawatiran di lingkungan Pemkab Mukomuko.

Isu yang beredar menyebutkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama yang berstatus paruh waktu, berpotensi terdampak hingga pada kemungkinan penghentian.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Drs. H. Marjohan, memastikan kabar itu tidak benar.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap mengacu pada arahan pimpinan daerah dan provinsi yang menyatakan tidak ada kebijakan pemberhentian PPPK, meski terdapat pembatasan belanja pegawai hingga 30 persen.

Menurutnya, saat ini komposisi belanja pegawai dalam APBD Mukomuko berada di kisaran 39 persen. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menjelaskan, apabila aliran dana transfer kembali stabil seperti sebelumnya, maka target proporsi belanja pegawai sebesar 30 persen dapat dicapai tanpa harus mengurangi anggaran yang sudah berjalan.

“Kalau kondisi fiskal masih seperti sekarang, pengurangan yang dilakukan hanya sekitar 9 persen. Namun bila dana pusat kembali normal, kita tidak perlu melakukan pemangkasan lebih jauh karena persentase 30 persen itu otomatis terpenuhi,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab Mukomuko tetap menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penataan struktur organisasi perangkat daerah.

Langkah tersebut mencakup kemungkinan penggabungan dinas atau badan yang memiliki kesamaan fungsi, serta penyesuaian terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Skema yang kita kaji kurang lebih seperti yang diterapkan di tingkat provinsi, yakni merampingkan OPD dan menyesuaikan TPP,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis kebijakan efisiensi anggaran tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan tenaga PPPK.

“Sejauh ini belum ada rencana untuk merumahkan PPPK. Itu sudah sejalan dengan arahan gubernur dan bupati,” tutup Marjohan.

Andika Dwi Pradipta

Pasang-Iklan-Disini-Batuah-Top-dan-Bottom-Banner-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *