Daerah, Batuahnews.id – Wakil Ketua DPRD Mukomuko Wisnu Hadi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, sejumlah proyek fisik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih adanya persoalan keterlambatan, perubahan volume pekerjaan, serta hasil yang tidak sesuai standar teknis.
Wisnu menyampaikan bahwa DPRD menerima laporan masyarakat terkait beberapa pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi kualitas. Ada proyek yang cepat rusak, ada pula yang penyelesaiannya molor dari jadwal meski anggaran telah dikucurkan sejak awal.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kita tidak boleh membiarkan uang negara habis untuk pekerjaan yang tidak memberi manfaat maksimal untuk masyarakat,” ujarnya tegas.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan hanya ketika proyek berjalan. Pengendalian harus dimulai sejak tahap awal, termasuk penyusunan dokumen perencanaan, perhitungan volume, penentuan spesifikasi, dan proses tender yang harus transparan.
Menurut Wisnu, kesalahan pada tahap perencanaan sering menjadi penyebab munculnya pekerjaan berkualitas rendah atau bahkan proyek yang tidak dapat digunakan.
Ia menilai OPD harus memperkuat koordinasi internal dan memastikan setiap perencanaan disusun oleh tenaga teknis yang benar-benar kompeten.
“Jangan sampai dokumen hanya sekadar formalitas. Kalau perencanaan keliru, pekerjaan di lapangan pasti bermasalah. Ini yang perlu kita tekan bersama,” katanya.
Selain itu, Wisnu juga meminta inspektorat daerah meningkatkan intensitas audit dan pemeriksaan pendahuluan pada proyek-proyek skala besar. Ia menegaskan bahwa pengawasan internal adalah kunci agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan penggunaan anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak daerah lain terjebak persoalan hukum karena lemahnya kontrol terhadap rekanan maupun pelaksana kegiatan. Dengan memperketat pengawasan sejak awal, Mukomuko diharapkan terhindar dari kasus serupa.
“Kita ingin pembangunan yang bermanfaat, bukan sekadar menyelesaikan proyek. Yang terpenting adalah kualitas dan dampaknya untuk masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Wisnu memastikan DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan, termasuk melalui sidak lapangan, evaluasi triwulan, serta rapat dengan OPD pelaksana kegiatan. Ia menekankan bahwa setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti secara serius.
Pada bagian akhir, ia mengajak pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi lebih terbuka dengan DPRD, terutama menyangkut hambatan yang ditemukan saat proyek berjalan.
“Kalau ada kendala teknis, sampaikan. Kita cari solusi bersama. Yang terpenting pembangunan tidak merugikan masyarakat dan anggaran tidak terbuang sia-sia,” tutup Wisnu Hadi.
Andika Dwi Pradipta / Adv
