Nasional, Batuah- news.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin dalam waktu satu minggu.
Instruksi tersebut disampaikan dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah yang digelar di Istana Negara pada Rabu, 8 April 2026.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan pemerintah tidak memiliki ruang untuk mentoleransi praktik pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang yang bermasalah.
“Saya sudah perintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang yang tidak jelas,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional, bukan kelompok tertentu.
“Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok, itu bukan prioritas,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga sempat menanggapi target penyelesaian yang disampaikan Bahlil. Awalnya, Menteri ESDM itu menyatakan penertiban dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Namun, Presiden langsung meminta percepatan.
“Dua minggu? Terlalu lama. Seminggu saja,” kata Prabowo.
“Siap!” jawab Bahlil.
Lebih lanjut, Presiden memastikan pemerintah tidak akan ragu mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai tidak sesuai aturan. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Pengelolaan harus di tangan negara, dan kita perkuat institusi yang ada,” pungkasnya.
Andika Dwi Pradipta
