Daerah, Batuahnews.id – Struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali mengalami dinamika besar setelah adanya pergeseran mutasi pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
Pergeseran tersebut menyisakan kekosongan jabatan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sedikitnya delapan kursi kepala dinas dan kepala badan kini tidak memiliki pejabat definitif.
Untuk menghindari terhambatnya pelayanan publik, pemerintah daerah menyiapkan langkah cepat. Dalam waktu dekat, para sekretaris dinas ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, sembari menunggu proses seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Haryanto, memastikan seluruh kekosongan jabatan tidak akan dibiarkan berlarut-larut.
“Agar roda pemerintahan tetap berjalan normal, setiap sekretaris di OPD terkait akan merangkap sebagai Plt kepala dinas. Ini langkah sementara sambil menunggu proses seleksi jabatan yang sedang kami siapkan,” ujar Haryanto.
Ia menyampaikan bahwa lelang jabatan untuk mengisi delapan posisi eselon II itu dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025, mengikuti ketentuan regulasi dan proses administrasi yang sudah mulai disusun.
Namun, Haryanto juga menegaskan bahwa jumlah jabatan yang akan dibuka proses seleksinya tidak berhenti pada delapan posisi tersebut. Ada dua pejabat eselon II lainnya yang akan memasuki masa pensiun, sehingga total jabatan yang harus diisi mencapai sepuluh kursi.
Pejabat yang segera purna tugas itu adalah Gianto, Kepala Bapelitbangda, serta Bustari Maller, Kepala Dinas Sosial yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.
“Dua pejabat akan memasuki masa pensiun, sehingga total posisi yang perlu disiapkan melalui mekanisme seleksi menjadi sepuluh jabatan. Semuanya akan kami tata sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi,” sambung Haryanto.
Adapun delapan jabatan tinggi pratama yang saat ini masih kosong dan menunggu pengisian adalah:
1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.Kepala Dinas Perindagkop-UKM
3.Kepala Dinas Perikanan
4.Kepala Dinas Kesehatan
5.Kepala Dinas Pertanian
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
7.Kepala BKPSDM
8.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kekosongan sejumlah jabatan strategis ini membuat proses seleksi mendatang menjadi salah satu agenda besar pemerintah daerah pada penghujung tahun.
Pemerintah berharap, melalui sistem lelang jabatan, setiap kursi eselon II dapat diisi oleh figur yang benar-benar kompeten dan memiliki rekam jejak profesional.
Menurut Haryanto, proses seleksi akan berlangsung transparan dan mengedepankan merit system.
“Kami ingin menghasilkan pejabat yang tepat di posisi yang tepat. Ini penting karena jabatan eselon II adalah penggerak utama pembangunan daerah,” tutupnya.
Andika Dwi Pradipta
