Daerah, Batuahnews.id – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah sejak tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 ini selalu melebihi target.
Dimana tahun 2022 lalu Pemkab menargetkan dari Rp 14,3 miliar, tahun 2023 naik Rp 16,9 miliar dan tahun 2024 ini pun naik menjadi Rp 17 miliar.
PAD pajak daerah ini bersumber dari 11 objek, ini daftarnya:
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
” Tentu ini capaian yang perlu kita apresiasi, kedepan kita berharap Pemkab dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) dapat lebih mengoptimalkan lagi,” kata Waka II DPRD Mukomuko, Damsir.
Masih Damsir, seperti yang pihaknya ketahui, dalam kurun waktu 3 tahun ini, kenaikan pajak daerah naik setiap tahunnya berkisar Rp 1-2 miliar dari target.
Artinya realisasinya setiap tahun melibihi 100 persen. Maka pihaknya secara lembaga berkomitmen untuk terus menyupport Pemkab dalam hal tersebut.
Terutama dalam hal untuk penambahan sektor pajak daerah, juga lebih mengoptimalkan yang dirasa belum maksimal.
” Kita lihat dalam pengelolaan pajak daerah sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa yang masih perlu dioptimalkan. Seperti retribusi parkir disetiap pariwisata, perusahaan dll,” sambungnya.
Terkait retribusi parkir ini, Damsir kembali menegaskan. Bahwa Perda sudah disiapkan, maka tahun 2025 mendatang seluruh stakeholder terkait agar dapat langsung action.
Selain itu pihaknya juga menyoroti pajak sarang burung walet yang saat ini belum maksimal.
Maka pihaknya menyarankan BKD, bidang pendapatan untuk kembali melakukan pendataan ulang untuk sarang burung walet ini.
Mengingat saat ini banyaknya pembangunan baru gedung sarang burung walet, di Kabupaten Mukomuko saat ini.
” Pendataan dan verifikasi kembali penting, agar pengusaha burung walet tidak menimbulkan kecemburuan. Karena ada yang sudah bayar ada juga yang belum. Artinya ada yang sudah terdata dan tidak,” lanjutnya.
Juga diharapkan Pemkab juga bijak melihat objek-objek pajak daerah yang ada. Jangan semua dipukul rata.
Karena ada usaha yang benar-benar pantas dan belum layak untuk dikenakan pajak daerah. Hal ini juga bentuk dari pemerintah untuk support seperti pelaku UMKM.
” Kita berharap Pemkab juga bisa lebih selektif dalam mengejar PAD dari pajak daerah. Jangan karena mengejar target ada masyarakat kita yang seharusnya belum pantas dikenakan pajak, kita kenakan juga,” pungkasnya.
Andika Dwi Pradipta/ ADV
