Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko diproyeksikan melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 sebesar Rp103 miliar.
Penyesuaian ini dilakukan menyusul penetapan alokasi dana dari pemerintah pusat melalui Kebijakan Makro Keuangan (KMK) sebesar Rp686 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, menjelaskan, pada draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, pemerintah daerah semula mengasumsikan postur anggaran yang memadai untuk mendukung program pembangunan.
Namun, angka resmi yang ditetapkan pemerintah pusat berada di kisaran Rp686 miliar.
“Asumsi di dalam Raperda 2027 masih menginginkan anggaran yang memadai di Kabupaten Mukomuko. Akan tetapi, setelah KMK dari pemerintah pusat keluar berjumlah Rp686 miliar, artinya APBD asumsi mengalami penurunan,” ujar Haryanto.
Selisih antara asumsi awal dan pagu resmi tersebut membuat Pemkab Mukomuko harus melakukan pengetatan belanja. Dana sebesar Rp103 miliar dari proyeksi awal akan dirasionalisasi agar postur APBD 2027 tetap selaras dengan ketentuan KMK yang berlaku.
Haryanto juga menyampaikan, pada tahun sebelumnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mengalami peningkatan dari nol menjadi Rp24 miliar. Tren positif juga terjadi pada alokasi Dana Desa yang pada tahun depan diproyeksikan naik dari Rp24 miliar menjadi Rp26 miliar.
“Pada tahun sebelumnya, alokasi DAK fisik tercatat mengalami lonjakan dari angka nol hingga mencapai Rp24 miliar. Tren positif serupa juga terjadi pada alokasi Dana Desa, di mana pada tahun depan dana tersebut diproyeksikan naik dari Rp24 miliar menjadi Rp26 miliar,” kata Haryanto.
Penurunan sebesar Rp103 miliar tersebut memaksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merasionalisasi sejumlah pos belanja demi menyesuaikan dengan pagu definitif dari pemerintah pusat.
Pemkab Mukomuko bersama DPRD diharapkan segera duduk bersama untuk membahas langkah-langkah strategis rasionalisasi tersebut, agar program prioritas daerah tetap berjalan efektif di tengah penyesuaian fiskal nasional pada 2027 mendatang.
Fauzul
