Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah pusat akhirnya menuntaskan pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil ke Kabupaten Mukomuko. Dana itu mencakup DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam untuk tahun anggaran 2023 sampai 2024.
Penyaluran dilakukan oleh KPPN Mukomuko pada Jumat 7 Agustus 2026 langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mukomuko. Total dana yang masuk mencapai Rp17,9 miliar.
Kepala KPPN Mukomuko, Muhammad Farid, merinci pembagiannya. Untuk DBH Pajak, tahun 2023 sebesar Rp2,2 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp9,3 miliar. Sementara DBH SDA tahun 2023 sebesar Rp4 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp2,3 miliar.
“Alhamdulillah, pada Jumat pagi tanggal 7 Agustus 2026, KPPN Mukomuko berhasil menuntaskan penyaluran Kurang Bayar DBH Pajak dan Kurang Bayar DBH SDA Tahun 2023 sampai 2024 untuk Kabupaten Mukomuko. Total dana yang disalurkan mencapai Rp17,9 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung ke RKUD Kabupaten Mukomuko,”jelas Muhammad Farid.
Penyaluran ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026. Dalam KMK tersebut disebutkan, dana kurang bayar DBH sampai TA 2024 disalurkan di tahun 2026 untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Tujuannya agar pemerintah kabupaten bisa menjamin pembayaran gaji ASN, mendukung jalannya roda pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
“Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan di Tahun Anggaran 2026 ini adalah bentuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko. Kami harapkan dukungan pendanaan ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah,” tutupnya.
Dengan masuknya dana ini, Pemkab Mukomuko diharapkan bisa lebih leluasa dalam membiayai program prioritas hingga akhir tahun anggaran.
Andika Dwi Pradipta
