Daerah, Batuah-news.id – Secara aturan pengusaha sawit tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi di kebun dalam kawasan hutan, karena kelapa sawit dilarang menerima subsidi dan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin resmi secara hukum.
Jelas diaturan komoditas pupuk subsidi, bahwa kelapa sawit tidak termasuk dalam daftar tanaman yang berhak mendapat pupuk subsidi dari pemerintah.
Berdasarkan aturan pertanian yang berlaku, subsidi pupuk hanya diberikan untuk komoditas tertentu seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu, kakao, dan kopi.
Dan batasan luas lahan untuk penerima pupuk bersubsidi maksimal adalah 2 hektare, sehingga skala usaha perkebunan besar atau pengusaha jelas tidak memenuhi kriteria, apa lagi digunakan untuk skala pertanian besar.
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Mukomuko, Hari Mastaman. Bahwa pihaknya secara tegas tidak akan toleransi pupuk subsidi tersebut digunakan untuk komoditas sawit.
Karena pupuk subsidi ini bersifat barang dibawah pengawasan. Dimana pendistribusian serta penggunaannya wajib tepat sasaran dan sesuai kegunaannya seperti yang sudah diatur oleh pemerintah.
” Kita sudah ingatkan berkali-kali ke masyarakat, agar tidak menggunakan pupuk subsidi pada komoditas sawit. Jika ada, kami harap permasalahan ini harus segera di laporkan ke pihak polisi. Karena pupuk subsidi ini adalah barang yang dalam pengawasan,” ungkap Hari.
Ia juga menghimbau para pengencer pupuk subsidi di Mukomuko, agar tidak menjual pupuk subsidi ini diatas HET.
” Jika memang ada temuan oknum yang menggunakan pupuk subsidi skala besar untuk komoditas sawit ini, kami harap masyarakat dapat segera laporkan ke pihak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) daerah,” pungkasnya.
Dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP. K-P-K) Mukomuko, Ringgo Dwi Septio. Saat ini pihaknya sudah menerima laporan dari warga Kecamatan Sungai Rumbai, terkait penggunaan pupuk subsidi yang diduga digunakan oknum pengusaha di kebun sawitnya.
Dimana penggunaan pupuk subsidi tersebut diduga digunakan untuk perkebunan sawit diatas 2 hektare. Hal ini pun juga akan masuk dalam materi laporan yang akan disampaikan ke Komisi Pengawasan Pupuk.
” Bukti otentik yang diserahkan oleh warga ke kami LP. K-P-K, berupa foto gudang yang diduga milik oknum pengusaha tersebut berisi pupuk subsidi jenis Urea,” terang Ringgo.
Ia meneruskan, aturan penggunaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur melalui Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Permentan No. 15 Tahun 2025, dengan fokus utama pada pembatasan jenis Urea dan NPK, alokasi untuk lahan maksimal 2 hektar, serta syarat wajib terdaftar dalam data pemerintah.
” Secara aturannya jelas, maka dengan adanya temuan ini, kami LP. K-P-K akan melaporkan dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi ini ke pihak kepolisian, dan akan ditembuskan ke Komisi Pengawasan Pupuk, Menteri Pertanian, dan Komisi IV DPR RI,” tutupnya.
Andika Dwi Pradipta
