Daerah, Batuah-news.id – Penindakan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali menjadi sorotan tajam publik.
Tak luput juga seluruh stakeholder terkait ikut menjadi sorotan atas adanya unsur perlindungan khusus terhadap salah seorang pengusaha Mukomuko, yang sudah jelas terlibat dalam praktik ilegal mengalihfungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit.
Tak tanggung-tanggung, luasan yang dikuasai R pengusaha asal Kecamatan Sungai Rumbai tersebut mencapai kurang lebih 400 hektare.
Dugaan modus yang dilakukan oleh oknum pengusaha tersebut pun terungkap dari beberapa warga setempat, yang namanya dimasukkan dalam kelompok tani tanpa adanya musyawarah tersebut.
Artinya, ada dugaan modus sang aktor besar tersebut memuluskan aksi ilegalnya untuk tetap dapat menguasai kawasan Hutan Produsksi Terbatas (HPT) tersebut dengan membuat benteng seolah-olah itu kebun milik masyarakat.
Nyatanya hasil investigas tim Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP. K-P-K) Mukomuko, menemukan banyaknya kejanggalan.
Contohnya seperti lahan yang dikuasai oleh salah seorang oknum sebanyak ratusan hektare tersebut, yang katanya itu milik masyarakat, ternyata itu hanya untuk mengelabui petugas yang berwenang.
” Fakta sudah semakin terang, kami sudah kantongi nama kelompok tani fiktif tersebut, kami juga sudah memiliki saksi bahkan informasi ini kami yakini A1. Nanti kita akan buka terang ke pihak Satgas PKH di laporan yang akan kami masukkan dalam waktu dekat,” terang Sekjen LP. K-P-K Mukomuko, Ringgo Dwi Septio.
Ia meneruskan, informasi yang LP. K-P-K dapat, pertanggal, 20 Juli 2026 kemarin, para pekerja terutama tukang panen masih beraktivitas untuk mengeluarkan Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun dalam kawasan hutan tersebut.
Padahal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, sudah mengeluarkan rekomendasi kepada oknum pemgusaha tersebut untuk meninggalkan kebun yang diaggap melanggar ketentuan hukum tersebut.
” Beliau ini dikenal bertangan besi selama ini, makanya kami akan melakukan langkah untuk memasukkan laporan tersebut langsung ke Satgas PKH pusat. Bahkan nanti akan kita tembuskan ke seluruh stakeholder terkait. Seperti Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kejagung, dan lainnya,” imbuhnya.
LP. K-P-K Mukomuko juga akan mendesak Satgas PKH pusat untuk tidak lagi menetapkan sanksi administratif, karena disini juga jelas ada dugaan pidananya.
Seperti dugaan pembuatan kelompok tani fiktif, dan ada indikasi pengemplang pajak. LP. K-P-K akan giring permasalahan ini sampai tuntas. Agar tidak ada lagi warga yang dirugikan dengan menjadikan tameng dari aksi ilegal oknum tersebut.
” Selain warga yang mengadu ke kami merasa dirugikan, karena mereka selama ini hanya jadi pion atau tameng untuk memuluskan praktik ilegal oknum tersebut, juga kerugian negara mungkin sudah mencapai ratusan miliar, ditambah dengan kerusakan kawasan hutan yang saat ini sudah sangat masif dan sudah menjadi ancaman serius untuk para satwa serta ekosistem.” tutup Ringgo.
ADP
