Batuahnews.id – Ikatan Keluarga Mahasiswa Bengkulu (IKMB) Padang menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah kebijakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko yang belakangan menjadi sorotan publik.
Selain pengadaan iPhone 17 Pro Max, peralatan golf, dan videotron, IKMB Padang juga menyoroti besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal.
Kabid Humas IKMB Padang Agra Ghineobel Leon, yang juga selaku Putra Daerah Mukomuko menilai bahwa pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Menurutnya, APBD harus diarahkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan pada kegiatan yang berpotensi membebani keuangan daerah tanpa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Kami menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran. Namun sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat Bengkulu, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa setiap rupiah APBD berasal dari rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,”ujarnya.
IKMB Padang menilai bahwa polemik pengadaan barang-barang bernilai tinggi serta besarnya anggaran perjalanan dinas perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, seperti infrastruktur yang membutuhkan perhatian, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mempertanyakan sejauh mana urgensi dan manfaat dari pengadaan barang mewah serta tingginya biaya perjalanan dinas tersebut bagi masyarakat Mukomuko. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat justru terserap pada kegiatan yang manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat,”kata Agra.
Menurut Agra, prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai urgensi, tujuan, serta manfaat dari setiap program dan kegiatan yang menggunakan APBD.
“Kritik yang kami sampaikan bukan bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Mukomuko. Kami ingin melihat pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan penggunaan anggaran yang benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat,”tegasnya.
IKMB Padang mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menuai polemik, termasuk pengadaan barang-barang bernilai tinggi dan alokasi perjalanan dinas, serta mengutamakan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ibnu Afdaldi
