Daerah, Batuah-news.id – Pemerintah Kabupaten Mukomuko menaruh perhatian serius terhadap kualitas bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk menjamin keamanan konsumsi, Dinas Ketahanan Pangan setempat berencana melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Dinas Ketahanan Pangan memastikan seluruh bahan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan kelayakan konsumsi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mukomuko, Elxsandi Ultria Dharma, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi lintas sektor sekaligus membentuk tim khusus sebelum pelaksanaan inspeksi.
“Persiapan sedang kita lakukan, mulai dari koordinasi hingga pembentukan tim. Sidak ini penting agar pengawasan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, inspeksi nantinya akan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola SPPG.
Dengan metode tersebut, tim dapat melihat kondisi riil di lapangan, mulai dari tata kelola pangan hingga kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan.
“Karena sifatnya mendadak, tim bisa menilai langsung bagaimana penerapan standar operasional di lapangan, baik dari sisi pengolahan makanan maupun kondisi fasilitas,” katanya.
Menurut dia, pengawasan ini menjadi krusial mengingat program MBG menyasar kelompok rentan, seperti anak-anak dan pelajar. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan pangan dan mutu gizi harus dijaga secara konsisten.
“Yang kita periksa bukan hanya ketersediaan bahan, tapi juga kualitas dan keamanannya untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Saat ini, terdapat sembilan SPPG yang telah beroperasi di berbagai kecamatan di Mukomuko. Seluruh unit tersebut akan menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk uji dan verifikasi terhadap bahan pangan yang digunakan.
Pemeriksaan juga akan difokuskan pada potensi kandungan zat berbahaya, seperti residu pestisida atau bahan kimia lain yang berisiko bagi kesehatan.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan kesehatan akibat konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar.
Melalui pengawasan langsung, pemerintah daerah berharap seluruh pelaksana program dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Kegiatan monitoring ini akan kita lakukan secara berkala agar kualitas bahan pangan dalam program MBG tetap terjaga,” tutup Elxsandi.
Andika Dwi Pradipta
